Rabu, 02 November 2011

SURAT UNTUK PARA PEJUANG PBB


Jakarta,  2 November 2011



Kepada saudara seperjuangan
Partai Bulan Bintang
Dimanapun berada
        
         Fenomena mundur ketua DPW PBB Jabar H. Mamat Chusowie, SIP dan Sekretaris Drs. Abdurachim Santosa, dipicu oleh tindakan DPP PBB yang mengeksekusi PAW anggota Dewan Kabupaten Bekasi atas nama Saeful Anwar Sadat oleh Iin Farihin atas dasar keputusan surat DPP tertanggal 4 Oktober 2011. Sikap Ketua dan sekretaris DPW jabar dipertanyakan oleh hampir seluruh DPC-DPC PBB se-Jabar, ada apa gerangan dengan PAW tersebut?
         Dalam pertemuan tanggal 26 Oktober 2011 di Markas Besar DPW Partai Bulan Bintang, Jl. Peta 49 Bandung yang dihadiri para pengurus fungsionaris DPW dan DPC-DPC serta anggota dewan, menyatakan bahwa sikap politik ketua dan sekretaris dikarenakan kebijakan DPP Partai Bulan Bintang sudah tidak lagi mengacu kepada prinsip-prinsip keadilan sebagai tonggak perjuangan partai baik secara syar’i maupun secara mekanisme etika politik yang dilakukan kader-kader partai, tetapi mengacu kepada kepentingan politik personal yang mencoba bermain di dalamnya.
         Namun bagaimanapun menurut ketua pengunduran dirinya tetap akan mengacu kepada AD/ART Partai Bulan Bintang dan menyatakan diri non aktif dari tugas-tugas ketua sampai proses pengunduran dirinya dilaksanakan secara procedural. Hal ini berbeda dengan sikap politik Sekretaris, yang sudah terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri baik sebagai jabatan sekretaris maupun keanggotaan partai.
         Fenomena tersebut mengundang pertanyaan, ada apa dibalik pernyataan ketua terhadap eksekusi PAW anggota dewan Kabupaten Bekasi. Adakah kepentingan pribadi yang kental yang mempengaruhi DPP ? untuk itu saya mencoba berbagi informasi agar sejatinya tidak terjadi kesalahfahaman yang dapat  memunculkan wacana-wacana lain sehingga permasalahan yang sebenarnya menjadi bias.

Kawan-kawan seperjuangan dalam wadah Partai Bulan Binta yang saya hormati.
Berdasarkan hasil investugasi DPW Mari kita simak kronologis persoalan internal Kabupaten Bekasi.

1.    Persoalan Pergantian Antar Waktu
         Pada pemilu legislatif 2009, Saeful Anwar Sadat Caleg nomor urut 2 sementara Iin Farihin caleg nomor urut 1 pada dapil yang sama, sesuai keputusan MK calon terpilih adalah suara terbanyak, maka berdasarkan itulah SAS berhak mendapatkan kursi DPRD II dengan perolehan suara terbanyak.  Kenyataan ini menjadi perselisihan antara SAS dengan IF yang berujung pemecatan keanggotaan SAS dengan SK DPC PBB Kab. Bekasi No. 039.A/DPC-SEK/V/2009M jo SK DPC PBB Kab. Bekasi No. SKR.A.042/DPC-SEK/V/2009M tentang pencabutan dan pemberhentian keanggotaan atas nama SAS nomor anggota : 23.04.000.014 PBB Kab. Bekasi tertanggal 27 Mei 2009 M.
         Hal ini berdasarkan surat pengaduan DPC PBB Kab. Bekasi kepada BKC Kab. Bekasi No. A.036/DPC-SEK/V/2009 tanggal 21 mei 2009 sehari setelah surat pengaduan itu yakni tanggal 22 Mei 2009 BKC menerbitkan SK No. SK.BKC/001/2009 tentang pencabutan keanggotan SAS.
         Alasan pemecatan tersebut merupakan pertimbangan atas usulan Koalisi Penyelamat Martabat Partai (KPMP) dan temuan LSM Lembaga Penelitian Pemerintah Daerah (LP3D) perihal dugaan pemalsuan surat keterangan kesehatan atas nama SAS. Belakangan diketahui bahwa pemeriksaan kesehatan caleg  dilakukan secara kolektif dan dikoordinir KAPPUCAB yang dibenarkan H. Mumu bahwa proses pemalsuan tersebut diikuti juga oleh IF selaku Ketua DPC.
         Tidak hanya itu, sebelum pelantikan aleg DPRD II IF pun kemudian melayangkan surat pembatalan dan pengganti calon terpilih atas namanya tertanggal 27 mei 2009, namun KPUD tidak mengabulkannya dan tetap melantik SAS berdasarkan keputusan Gubernur Jabar No. 171/Kep.1007-Pem.Um/2009 tertanggal 31 Juli 2009.
         Sementara itu dugaan pemalsuan surat keterangan kesehatan SAS masih diproses secara hukum oleh Polres Karawang dan dinyatakan kadaluarsa, SAS kembali diadukan DPC PBB Kab. Bekasi kepada BKC untuk diberhentikan dari keanggotaan partai tertanggal 11 Januari 2010, dan dikabulkan BKC Kab. Bekasi dengan putusan perkara No : 01.A/BKC-Bks/PP/I/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dengan pertimbangan dan tuduhan SAS tidak membayar infaq, tetapi pada kenyataannya berdasarkan laporan infaq yang dikeluarkan DPP tuduhan itu tidak terbukti.
         Putusan perkara No : 01.A/BKC-Bks/PP/I/2010 tertanggal 12 Maret 2010 ditegaskan dengan surat BKW PBB Prov. Jawa Barat No. A.02/PWJB-BKW/IV/1431/2010 tanggal 10 April 2010 dan surat BKP PBB No. 05/BKP/PBB/IV/1431 tanggal 13 April 2010,  kemudian dijadikan dasar oleh IF untuk mengajukan usulan PAW kepada Ketua DPRD Kab. Bekasi dengan surat No A-007/PCKB-Sek/5/31 pada 08 Maret 2010. Pada tanggal 4 Oktober 2011 DPP PBB mengeksekusi PAW SAS digantikan oleh IF.
         Terdapat kejanggalan, karena DPC mengajukan usulan PAW SAS atas nama IF pada tanggal 8 Maret 2010 sementara yang menjadi dasar dari surat tersebut adalah surat BKW tanggal 10 April 2010 dan surat BKP tanggal 13 April 2010, bagaimana mungkin DPC membuat surat usulan kepada Ketua DPRD sementara dasar hukum dari isi surat pengajuan PAW tersebut belum terbit, bukankah itu hal yang aneh?

2.       Persoalan Cacat Akhlak
Pada tanggal 06 Oktober 2010 DPW PBB Jawa Barat menyampaikan surat ke DPP PBB perihal data dan bukti temuan sementara prilaku amoral ketua DPC Iin Farihin dengan melampirkan bukti tagihan dari Restaurant dan karaoke hotel Perdana Bekasi, diduga tagihan tersebut untuk pembayaran berbagai makanan dan minuman keras dan booking wanita malam.
DPW PBB Jawa Barat mendapatkan bukti lain berupa salinan surat penunjukan MPC PEMUDA PANCASILA Kab. Bekasi  tertanggal 02 Agustus 2007 yang berkaitan dengan kegiatan yang bertempat di hotel Perdana yakni pelaksanaan suksesi pemilihan calon ketua DPD KNPI Kab. Bekasi.
Persoalan billing statemen atas nama IF dibenarkan oleh sdr. Roni sebagai Manager Keuangan dan sdr. Berni Kolondang sebagai Direktur Hotel Perdana. IF dalam hal ini membenarkan tagihan atas nama dirinya sebagaimana tugas yang diembannya namun IF menegaskan bahwa dirinya tidak ikut mengkonsumsi minuman keras dan mengaku telah berhenti dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sejak masuk menjadi anggota dan aktif di PBB terhitung sejak tahun 2002.
Tetapi pernyataan IF di bantah oleh RD, mantan ketua Pemuda Bulan Bintang yang pada saat ini (investigasi masih dilakukan, 2010-red) menjabat ketua DPD KNPI Kab. Bekasi membenarkan tagihan Hotel Perdana atas nama IF berikut semua kegiatan yang di dalamnya menyajikan minuman keras dan wanita malam, serta membenarkan pula bahwa IF termasuk  yang mengkonsumsinya.
Perilaku amoral IF yang suka meminum minuman keras dibenarkan dengan keterangan dan kesaksian mantan ketua DPAC PBB Kec. Cikarang Baratbahwa IF seringkali mengajak pengurus partai berpesta fora minuman keras, serta bukti dan kesaksian dari berbagai ormas di Kab. Bekasi.

Kawan-kawan seperjuangan dalam wadah Partai Bulan Binta yang saya hormati.

         Dengan pertimbangan moral, etika berbahasa serta keyakinan diri bahwa terdapat kemudharatan serta berharap kebaikan di dalamnya, maka  pada pertemuan tanggal 26 Oktober Ketua DPW PBB Jawa Barat tentu saja tidak  menjelaskan secara kronologis bahwa keputusan DPP PBB mengabulkan eksekusi PAW atas nama SAS di gantikan IF  di Kab. Bekasi telah mengecewakan beliau selaku ketua serta sekum yang bertindak sebagai ketua tim investigasi.
         Ketua merasa partai telah mengkhianati azas perjuangan, bahwa penegakan syariat Islam, penegakan amar ma’ruf nahyi munkar hanyalah isapan jempol semata, bahkan DPP dengan terang-terangan menunjukan superioritasnya tanpa mempedulikan fakta-fakta kebenaran yang dilampirkan dalam setiap laporan DPW PBB Jawa Barat  ke DPP PBB.
         Keputusan DPP telah menzalimi kebenaran, dan dengan sikap tegas DPP menutup mata terhadap tindakan amoral yang dilakukan ketua DPC Kab. Bekasi serta proses PAW yang penuh rekayasa.
         Pertanyaannya bagaimana sikap saudara, setelah mengetahui rangkaian kronologis kasuistik bahwa partai sudah keluar dari syar’i ? telah berkhianat kepada khittah perjuangan ? Sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran ? apa yang saudara pikirkan, jika pemimpin yang  ikuti bukan pemimpin yang ta’at kepada perintah Allah?
         Saudaraku, kasus SAS di Kab. Bekasi mungkin hanya salah satu kasus kezaliman yang dilakukan DPP PBB terhadap kader-kader partai, kita masih ingat bagaimana kasus Jawa Tengah, DKI Jakarta, Maluku, Medan, NTB serta wilayah-wilayah lain yang luput dari perhatian kita, DPP seringkali menjadi trouble maker pada banyak kasus.

         Lalu bagaimana dengan sikap saudara…………………???

Wallahu’alam


                                                                       




Kamis, 11 Agustus 2011

AKU INGIN MENJADI

Dalam hening, kudengar suaramu yang merdu
Dalam diam kudengar nafasmu berhembus di dadaku
Dalam sepi kulihat wajahmu dengan senyum tipis menggodaku
Aku ingin menjadi waktu agar selalu bisa menemani detik-detikmu

Tubuh elokmu membuat otakku jorok
Wajah cantikmu membuat airliurku mengalir
Hentikan nafas sesaat, hentikan usiaku yang mulai uzur
Aku ingin menjadi air agar selalu bisa mengelus menyelusuri sekujur tubuhmu
Bibir tipismu begitu indah jika kau berkata-kata
Mulus pipimu merona jika kugoda dengan rayuan gombalku
Pikiranku melayang menembus batas khayal
Ah...aku ingin menjadi angin
Agar aku selalu bisa meraba, membelai dan meresapi indahnya wajahmu
Dan aku ingin menjadi segala, agar kau bisa selalu menyentuhku



ETHICS POLITICAL AND PRAGMATISM ON DEMOCRACY ACCORDING DAVID HUME

ETHICS POLITICAL AND PRAGMATISM
ON DEMOCRACY ACCORDING DAVID HUME

ENENG HUMAEROH
PHILOSOPY CLASS
SMT 2
ISLAMIC COLLEGE JAKARTA
2011


DAVID HUME
(1711-1776)

Biografi david hume
David Hume (1711–1776) was a Scottish philosopher, historian, economist, and essayist, known especially for his philosophical empiricism and skepticism. He is regarded as one of the most important figures in the history of Western philosophy and the Scottish Enlightenment. Hume is often grouped with John Locke, George Berkeley, and a handful of others as a British Empiricist.
Life
David Hume, originally David Home, son of Joseph Home of Chirnside, advocate, and Katherine Falconer, was born on 26 April 1711 (Old Style) in a tenement on the north side of the Lawnmarket in Edinburgh. He changed his name in 1734 because the English had difficulty pronouncing 'Home' in the Scottish manner. Throughout his life Hume, who never married, spent time occasionally at his family home at Ninewells by Chirnside, Berwickshire.

Education

Hume attended the University of Edinburgh at the unusually early age of twelve (possibly as young as ten) at a time when fourteen was normal. At first he considered a career in law, but came to have, in his words, "an insurmountable aversion to everything but the pursuits of Philosophy and general Learning; and while [my family] fanceyed I was poring over Voet and Vinnius, Cicero and Virgil were the Authors which I was secretly devouring". He had little respect for the professors of his time, telling a friend in 1735, "there is nothing to be learnt from a Professor, which is not to be met with in Books".
Hume made a philosophical discovery that opened up to him "...a new Scene of Thought," which inspired him "...to throw up every other Pleasure or Business to apply entirely to it." He did not recount what this "Scene" was, and commentators have offered a variety of speculations. Due to this inspiration, Hume set out to spend a minimum of ten years reading and writing. He came to the verge of nervous breakdown, after which he decided to have a more active life to better continue his learning.

Career

As Hume's options lay between a traveling tutorship and a stool in a merchant's office, he chose the latter. In 1734, after a few months occupied with commerce in Bristol, he went to La Flèche in Anjou, France. There he had frequent discourse with the Jesuits of the College of La Flèche. As he had spent most of his savings during his four years there while writing A Treatise of Human Nature, he resolved "to make a very rigid frugality supply my deficiency of fortune, to maintain unimpaired my independency, and to regard every object as contemptible except the improvements of my talents in literature". He completed the Treatise at the age of 26.

After the publication of Essays Moral and Political in 1744, Hume applied for the Chair of Pneumatics and Moral Philosophy at the University of Edinburgh. However, the position was given to William Cleghorn, after Edinburgh ministers petitioned the town council not to appoint Hume because he was seen as an atheist.
During the 1745 Jacobite Rebellion, Hume tutored the Marquis of Annandale (1720–92), who was officially described as a "lunatic". This engagement ended in disarray after about a year. But it was then that Hume started his great historical work The History of England, which took fifteen years and ran over a million words, to be published in six volumes in the period between 1754 and 1762, while also involved with the Canongate Theatre. In this context, he associated with Lord Monboddo and other Scottish Enlightenment luminaries in Edinburgh. From 1746, Hume served for three years as Secretary to Lieutenant-General St Clair, and wrote Philosophical Essays Concerning Human Understanding, later published as An Enquiry Concerning Human Understanding. The Enquiry proved little more successful than the Treatise.
Hume was charged with heresy, but he was defended by his young clerical friends, who argued that as an atheist he was outside the Church's jurisdiction. Despite his acquittal, Hume failed to gain the Chair of Philosophy at the University of Glasgow.
Without direct impressions of a metaphysical "self," he concluded that humans have no actual conception of the self, only of a bundle of sensations associated with the self. Hume advocated a compatibilist theory of free will that proved extremely influential on subsequent moral philosophy. He was also a sentimentalist who held that ethics are based on feelings rather than abstract moral principles. Hume also examined the normative is–ought problem. He held notoriously ambiguous views of Christianity, but famously challenged the argument from design in his Dialogues Concerning Natural Religion (1779).
In the history of modem philosophy he was taken to be a sceptic and as a sceptic he has been influential in rousing Kant from his dogmatic slumber
However, British and American empiricists think that though Lockean empiricism with its inadequate analysis of knowledge may lead to scepticism, yet “empiricism itself” need not be skeptical

Political Discourses, 1752
Hume's contribution to economics is fragmentary, and consists of approximately 100 pages of essays in his Political Discourses (1752). The essays are distinguished for their lucid and even sparkling style, a style that shone in comparison to his learned but plodding contemporaries.
Hume achieved great literary fame as a historian. His enormous The History of England, tracing events from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution of 1688, was a best-seller in its day. In it, Hume presented political man as a creature of habit, with a disposition to submit quietly to established government unless confronted by uncertain circumstances. In his view, only religious difference could deflect men from their everyday lives to think about political matters.
However, Hume's volume of Political Discourses (published by Kincaid & Donaldson, 1752) was the only work he considered successful on first publication.
It is difficult to categorize Hume's political affiliations. His thought contains elements that are, in modern terms, both conservative and liberal, as well as ones that are both contractarian and utilitarian, though these terms are all anachronistic. Thomas Jefferson banned Hume's History from the University of Virginia, fearing that it "has spread universal toryism over the land". Yet, Samuel Johnson thought Hume "a Tory by chance... for he has no principle. If he is anything, he is a Hobbist". His central concern is to show the importance of the rule of law, and stresses throughout his political Essays the importance of moderation in politics. This outlook needs to be seen within the historical context of eighteenth century Scotland, where the legacy of religious civil war, combined with the relatively recent memory of the 1715 and 1745 Jacobite risings, fostered in a historian such as Hume a distaste for enthusiasm and factionalism that appeared to threaten the fragile and nascent political and social stability of a country that was deeply politically and religiously divided. He thinks that society is best governed by a general and impartial system of laws, based principally on the "artifice" of contract; he is less concerned about the form of government that administers these laws, so long as it does so fairly (though he thought that republics were more likely to do so than monarchies).
Hume expressed suspicion of attempts to reform society in ways that departed from long-established custom, and he counselled peoples not to resist their governments except in cases of the most egregious tyranny. However, he resisted aligning himself with either of Britain's two political parties, the Whigs and the Tories. Hume writes
My views of things are more conformable to Whig principles; my representations of persons to Tory prejudices.
McArthur says that Hume believed that we should try to balance our demands for liberty with the need for strong authority, without sacrificing either. McArthur characterizes Hume as a 'precautionary conservative': whose actions would have been "determined by prudential concerns about the consequences of change, which often demand we ignore our own principles about what is ideal or even legitimate", He supported liberty of the press, and was sympathetic to democracy, when suitably constrained. Douglass Adair has argued that Hume was a major inspiration for James Madison's writings, and the Federalist No. 10 in particular. Hume was also, in general, an optimist about social progress, believing that, thanks to the economic development that comes with the expansion of trade, societies progress from a state of "barbarism" to one of "civilisation". Civilised societies are open, peaceful and sociable, and their citizens are as a result much happier. It is therefore not fair to characterise him, as Leslie Stephen did, as favouring "...that stagnation which is the natural ideal of a skeptic."
Though it has been suggested Hume had no positive vision of the best society, he in fact produced an essay titled Idea of a Perfect Commonwealth, which lays out what he thought was the best form of government. His pragmatism shone through, however, in his caveat that we should only seek to implement such a system should an opportunity present itself, which would not upset established structures. He defended a strict separation of powers, decentralisation, extending the franchise to anyone who held property of value and limiting the power of the clergy. The Swiss militia system was proposed as the best form of protection. Elections were to take place on an annual basis and representatives were to be unpaid. It is also important to note that the ideal commonwealth laid out by Hume was held to be ideal only for the British Isles in the 18th century. Hume was a relativist, and realized that such a form of government would not be ideal for all cultures, nor would it necessarily be permanent as historical conditions change.
hough it has been suggested Hume had no positive vision of the best society, he in fact produced an essay titled Idea of a Perfect Commonwealth, which lays out what he thought was the best form of government. His pragmatism shone through, however, in his caveat that we should only seek to implement such a system should an opportunity present itself, which would not upset established structures. He defended a strict separation of powers, decentralisation, extending the franchise to anyone who held property of value and limiting the power of the clergy. The Swiss militia system was proposed as the best form of protection. Elections were to take place on an annual basis and representatives were to be unpaid. It is also important to note that the ideal commonwealth laid out by Hume was held to be ideal only for the British Isles in the 18th century. Hume was a relativist, and realized that such a form of government would not be ideal for all cultures, nor would it necessarily be permanent as historical conditions change

Background problems
Democracy  in a country needed to build a nation, the relevance of pragmatic thinking with political realities in contemporary democratic state of the freedom, freedom of unity, freedom of expression and free assembly in accordance with the constitution 1945. one form of democracy is a form of political activity that is as a human endeavor in the community to form a social society, political actions using the real political ethics that must be met by political actors as individuals who can use it in achieving its objectives.
The power of politics in Indonesia is used for community master on public position or office that is the country's leaders from the regents, the governor up to the highest authority of the president, after all achieved by political action in the elections
fundamental human activity can not be separated from work, work and political action, human beings have only met the demands of life by working (animal laborans), the existence of man on this level focuses on the body and biological nature, the human need for work, ie, man as beings who have the potential to produce objects and master nature and to free themselves (Homo Faber). humans create tools to be used as a means to achieve a goal. work is a combination of skills and professional calls (a plurality)

Political   Ideals 
Politik Etichs
Political  ethics is related to the political culture that presupposes the normative aspects of moral and ethical, cultural norms that is fair and equitable, regardless of the development and realization of values ​​and ideals. presupposes the normative aspects of political ethics in the practice of state governance, while political ideals is the broader scope of freedom danterciptanya fair institutions, this freedom in the sense of freedom that show the socio-political conditions of physical, social and political liberty necessary for the implementation of concrete .
political ethics can not be separated from the conditions of reception conditions for receiving a plurality of differences of opinion, assembly and freedom of unity, this condition can not be achieved in case the conditions of oppression, and violence in a totalitarian regime, because the condition is characterized by a plurality of political humans conditions. ethics-based politicians who pay attention to the social memory of the victims, in this perspective the political side with the weak and the victims, but from the perspective of culture is not have been possible if not mendaptkan life support skills and behaviors in order to achieve this will require the procedures and principles fair.
rules constitutes acceptance of cultural plurality, procedural justice, and solidarity subdiaritas principle, it is thus fair institutions would be created based on the formulation of legal change. fair institutions in particular fields and disciplines to make a harmonious relationship in the power of the state within the framework of power relations and subjects, this relationship is of course the result of political ethics is summed up in co ideal political communication.

Civility  in politics is a beautiful art that involves the human relationship with other human beings as subjects of political space is public,  thus  also political action. political action can not separated from the concept of public space, public space consists of spaces of political freedom and equality, and the world together with the shape and scope of institutions that provide context for the activities of the state permanently, Hannah Arendt said: "Political action is the only activity that connects directly without any intermediaries between humans and material objects

facts on the ground; corruption, justified the means based on the interests of a group of people, the fulfillment of individual needs, as a means to achieve political power without regard to social society
Pragmatism fact that developed amongst the people is very detrimental to people and the nation, people experiencing social impact of the crisis devastating social, cultural childbirth Pragmatism advantage of the situation and condition of society in order to achieve and maintain the ethics of powers without regard to political ideal, as all actions are considered legitimate and lawful if it is felt there are benefits of the act, an act of corruption if it requires he do it for the public interest and benefit substantially even if the action was contrary to the mandate of the struggle does not become an important issue, but a momentary effect obtained from such action.
politics into the land looking for easy money for a group of people or individuals with political parties mobilitation, with political fulfillment laborans animal needs can be met with excessive and easily through the power, it is adopted as ideas of Hume, that there is a tradition embraced by society, because there is benefit for individuals, politics generated by Pragmatism to be issues that arise later dike days later, a corrupt government that is more mengedeapankan values ​​regardless of the benefits arising as a result

criticism of the thought and significance to politics; Can Pragmatism apply now? what is the relevance to the progress of a nation in a country that is still evolving? political education is indispensable in building a paradigm of an ideal society
empirical political philosophy in view of different interpretations on the nature of the political philosophy that is based on a hypothetical definition of political philosophy and political ethics is considered an ideal, far from violence, in the realm of political philosophy that emphasizes the form of normative ethics and culture that attact to behavior of political actors. This discourse is a separates dreams and ideals with political realities in society, politics is in fact used as a tool to achieve absolute power, in the form of a hard fight serata justifies any means
Power achieved in finally getting the legal legitimacy but the legitimacy of such an effect to life, opening up opportunities that a prolonged conflict, the political actors out of the political ideology which was originally the basis for departure, change the view to later become an increasingly growing paradigm into new problems within the institution.

conclusions; Pragmatism may be enforced in a democratic system where people are low in quality, yet the thought tarap future interests, but still thinking about the economy an issue, use values ​​and interests of individual
Pragmatism in politics is still needed in the democratic process in Indonesia in the short term, but long-term expectations on pragmatic political paradigm create chaos system, duping the people as victims, the policy does not favor the interests of public, private and group interests and power becomes the primary goal.
This  issue in the long run will be a frightening specter for groups of people oppressed because of social inequality is high, as if the paradigm is still used in the political system with no ethics, then how is the legitimacy of the future of the country? paradigm thinking will develop in the realm of quality not only of interest for a moment and just purely material? what about the materialistic and individualistic view of the primary compared to the moral and ethical?
the fact that material interests and power based on pragmatic political conditions still part of the democratic process, philosophy and still not touch on the practical level, and still more theory and political ideals